Palu, 6 Maret 2023, bertempat di aula Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pemutakhiran Profil Komunitas Literasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan yakni  dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sulteng , Balai Guru Penggerak (BGP) Sulteng, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Kota Palu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu, dan Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu, serta beberapa komunitas literasi Kota Palu lain. 

Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P. dan Ketua Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Sulawesi Tengah yaitu Apt. Devi Artini Uga, M.Ap. Para narasumber membahas sebaran komunitas literasi se-Sulawesi Tengah yang dijaring oleh FTBM Sulawesi Tengah dan paparan tentang data program serta kebijakan literasi di Sulawesi Tengah.

DKT berlangsung selama satu hari yakni pada 08.00—12.00 Wita dipimpin oleh Koord. Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Literasi, Songgo, M.Pd. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan kondisi komunitas literasi di Wilayah Sulawesi Tengah, mengidentifikasi dan memetakan komunitas literasi yang memerlukan pendampingan, pembinaan, atau fasilitasi kegiatan. Selain itu untuk mengetahui jumlah komunitas literasi, kategori, dan sebaran pada tiap kabupaten.

Hasil yang akan dicapai dalam diskusi tersebut adalah terpetakannya komunitas penggerak literasi Sulawesi Tengah melalui penjaringan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah melalui tautan yang disebarkan ke beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai bahasa Provinsi Sulawesi Tengah,  Dr. Asrif, M.Hum.  Dalam sambutannya, Kepala BBST berharap agar data komunitas literasi di Sulawesi Tengah dapat dipetakan untuk berbagai kebutuhan dan pemberdayaan komunitas literasi. Data literasi yang terpetakan secara akurat akan memudahkan dan menguntungkan berbagai pemangku kepentingan. Para narasumber sepakat bahwa komunitas penggerak literasi dan pemerintah daerah harus berkoordinasi, berkolaborasi, dan berliterasi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peserta kegiatan berharap agar birokrasi di lembaga pemerintah tidak mempersulit proses koordinasi dan kolaborasi dalam rangka kerja sama literasi untuk semua anak bangsa.