Home » Tokoh » Chalid Muhammad

Chalid Muhammad

Chalid Muhammad
Chalid Muhammad

(lahir di ParigiSulawesi Tengah10 Desember1965; umur 53 tahun[1]) adalah aktivis lingkungan asal Indonesia.[1]. Sejak 2008, ia menjadi koordinator Institut Hijau Indonesia. Sebelumnya, beberapa jabatan dalam bidang lingkungan ia duduki. Puncaknya, pada periode 2005-2008, Chalid menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Chalid mengawali “karier hijaunya” sejak duduk di bangku kuliah. Sejak kuliah di Fakultas Hukum Universitas TadulakoPaluSulawesi Tengah, ia aktif di lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan bergabung dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng pada 1989.[3].[2] Chalid berkuliah dengan beasiswa dari pemerintah yang berikatan dinas selama dua tahun[2]

Setelah memimpin Walhi Sulteng selama tiga tahun, pria yang mengaku tidak suka menjadi pegawai negeri ini, harus menghabiskan masa ikatan dinasnya menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, BanjarmasinKalimantan Selatan (Kalsel).[3].[2] Ini adalah konsekuensi dari beasiswa yang pernah ia terima. Selama di Banjarmasin, selain mengajar, ia giat di berbagai kegiatan LSM dan ikut menggerakkan Walhi Kalsel.

Nama Chalid Muhammad mulai dikenal di kancah nasional ketika menjadi Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada 1995. Di bawah koordinasinya, Jatam dikenal sangat tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak atau mencemari [[lingkungan.[4] Sementara, sejak 1994, ia telah bergabung dengan Walhi pusat hingga Kemudian ia menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 2005-2008, menggantikan Longgena Ginting.[2]

Walhi memang keras mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak prolingkungan atau bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan. Organisasi nirlaba itu menghimpun 430 lembaga yang tersebar di 26 provinsi.[2] Lembaga ini bersidang setiap tiga tahun sekali untuk mengevaluasi dan memilih direktur eksekutif Walhi yang hanya bisa dipilih dua kali.[2]

Chalid menganggap bahwa rumah paling aman bagi pelanggar maupun penjahat lingkungan adalah pengadilan[1]. Beberapa kali Walhi menggugat kejahatan lingkungan yang dilakuakan oleh perusahaan-perusahaan yang dianggap merusak lingkungan, seperti PT Freeport IndonesiaPT Newmont Minahasa RayaPT Lapindo Brantas[1]. Tetapi lembaga tersebut tidak berdaya dan kalah di pengadilan[1].

Meski demikian, Chalid tetap meyakini bahwa cara yang jauh lebih efektif bagi perjuangan lingkungan hidup adalah membangun daya kritis masyarakat[1][4]. Apabila upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terus meningkat, banyak hal yang dapat berubah di negeri ini, termasuk perbaikan total atas sistem peradilan dan koreksi terhadap paradigma pembangunan yang telah terbukti gagal menyejahterakan rakyat itu[4]. Bila rakyat makin kritis, mereka bisa memberikan sanksi politik terhadap partai atau penguasa yang secara langsung atau tidak memberikan perlindungan terhadap perusak lingkungan hidup[4].

Namun, menurut Chalid satu hal yang membuat upaya perbaikan lingkungan selama ini tidak efektif adalah kolusi antara kekuasaan dan modal yang saat ini begitu solid[1]. Hal ini telah membuat negara jadi tidak berdaya pada kuasa modal. Dalam posisi ini, negara tidak akan mungkin mengambil inisiatif melakukan perubahan secara fundamental[1]. Baginya, negara harus dipaksa melakukan perubahan itu melalui tekanan rakyat yang signifikan. Namun, realitas hari ini menunjukkan, belum terbangun kesadaran kolektif dan masif untuk menjadikan isu lingkungan hidup sebagai isu utama bangsa

Sumber : https://id.wikipedia.org/

About Admin

Check Also

Pelantikan Pejabat Fungsional Widyabasa Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah

Senin, 16 Januari 2023Dua staf Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Pelantikan Pejabat Fungsional Widyabasa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *